Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure

Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure telah membawa dampak besar bagi para pelaku bisnis. Walaupun, Situasi di China saat ini telah membaik, tetapi sebaliknya epidemi Covid-19 mulai menyebar secara global. Banyak perusahaan asing telah menghentikan produksi dan pekerjaannya. Semua logistik juga telah dibatasi bahkan ditutup. Akibatnya, tekanan pada rantai pasokan global tidak hanya menurun, tetapi semakin meningkat.

PricewaterhouseCoopers atau disingkat PWC, perusahaan audit terbesar di dunia menyatakan sebagian besar negara dan wilayah yang terkena epidemi berada di pusat rantai pasokan global. Dampak peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya.  

Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure

Menurut majalah The Economist, ketika epidemi memburuk, semakin banyak perusahaan di dunia dapat meminta praktik klausal “force majeure” untuk melepaskan diri dari kewajiban kontrak kinerja, dan membebaskan mereka dari tanggung jawab atas pelanggaran kontrak yang mungkin akan memicu banyak perselisihan hukum. Meringankan dampak pada rantai pasokan tentunya.

Misalkan, Anda menjalankan suatu pabrik kecil sekarang. Anda baru saja menandatangani pesanan besar baru-baru ini. Pembeli telah memesan barang dalam jumlah banyak. Anda menginstruksikan para pekerja untuk bekerja lembur mempercepat pengiriman, sehingga Anda bisa terus mendapatkan pesanan baru lagi.

Namun, tiba-tiba muncullah wabah epidemi virus Corona. Pemerintah setempat segera memerintahkan semua perusahaan untuk berhenti bekerja. Anda tercengang, apa yang harus Anda lakukan?  

Bila demikian berarti Anda tidak mungkin dapat mengirimkan pesanan tepat pada waktunya. Alhasilnya, Kontrak tidak dapat dipenuhi, sehingga tidak ada masukan bahkan mungkin ada klaim dari pelanggan. Meskipun pabrik berhenti beroperasi, Anda masih harus membayar gaji pekerja, sehingga keuangan perusahaan menjadi sangat ketat sekaligus.

“Anda pasti merasa sangat sial, bukan?” Lagian, Ini juga bukan tanggung jawab Anda. Apa yang dapat Anda lakukan?”  

Anda tiba-tiba ingat klausul dalam kontrak yang ditandatangani bersama bahwa jika terjadi keadaan darurat, hal ini dapat membebaskan Anda dari tanggung jawab. Bagian ini disebut “Force Majeure.” Force Majeure artinya, kekuatan yang lebih besar yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir, angin topan, perang, kerusuhan dan sebagainya. Sehingga, kontrak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal kontrak, masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak.

“Ini sudah cukup jelas, bukan?”  

Itulah masalahnya: Epidemi virus Corona memang terjadi secara mendadak. Tidak ada yang menyangka penutupan pabrik sebagai tanggapan terhadap komando pemerintah untuk pencegahan epidemi. Jadi, perusahaan tidak dapat melawannya. Apakah ini termasuk force majeure?

Sebagai orang awam, kita mungkin berpikir demikian. Namun dari sudut pandang pakar hukum, masalah ini tidak begitu sederhana.

China sebagai pusat rantai pasok terbesar dunia yang telah mendominasi 40% perdagangan dunia mempunyai pandangan tersendiri. Hukum Kontrak di Tiongkok memang tidak secara jelas menentukan keadaan apa yang termasuk force majeure.

Mereka hanya menentukan kriteria penilaian terhadap peristiwa objektif yang terjadi secara “tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat diatasi” masing-masing pihak. Ketiga klausa ini Harus dipenuhi pada saat yang bersamaan, baru dapat dipertimbangkan sebagai force majeure.

Sebagai contoh, wabah virus Corona menyebabkan penghentian produksi memang tidak terduga dan tidak dapat dihindari bagi pemilik bisnis. Namun, mungkin Anda dapat menggunakan persediaan dalam gudang atau membeli produk dari luar negeri untuk menyelesaikan pengiriman ke pelanggan. Maka Anda masih memiliki kemungkinan untuk memenuhi kontrak. Ini berarti situasi Anda tidak memenuhi titik “tidak dapat diatasi”.

Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure
Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure (Image:FT)

Contoh lain, pabrik Anda mengalami perselisihan dengan pekerja pabrik. Anda gagal menyelesaikan kontrak mungkin bukan penyebab pemberhentian produksi pada saat epidemi ini. Jadi, situasi epidemi bukan merupakan klausa force majeure.

Dapat disimpulkan, penerapan apakah epidemi covid-19 termasuk force majeure sebenarnya sangat sulit. Jika suatu perusahaan yang terkena dampak ingin menggunakan klausal force majeure untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, ia harus dapat membuktikan ia benar-benar tidak dapat mengatasi dampak epidemi. Sehingga, tidak ada kemungkinan untuk terus melanjutkan kontrak.

Namun, ada juga kasus di mana wabah tersebut memang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan untuk memenuhi kontrak mereka. Misalnya, kontrak ini sebelumnya dapat menguntungkan. Pecahnya epidemi menyebabkan pemasok bahan baku Anda tiba-tiba mengalami kenaikkan harga. Sebagai akibatnya, Anda tidak mungkin melakukan kontrak ke pelanggan dengan harga yang disepakati dalam kontrak semula. Karena, Anda pasti akan rugi besar. Ini mungkin tidak adil bagi Anda, jadi apa yang harus Anda lakukan?

Sebenarnya, masih ada satu sistem “perubahan situasi” dalam hukum kontrak, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Perusahaan dapat mengklaim dan mengubah konten kontrak asli, atau meminta pengakhiran kontrak. Meskipun perubahan keadaan tidak dibebaskan dari tanggung jawab seperti force majeure, tetapi paling tidak dapat membantu perusahaan secara efektif menyelesaikan masalah ketidakmampuan melakukan kontrak secara normal, melindungi hak dan kepentingan kedua pihak dalam kontrak.

Wabah mungkin telah dapat terkendalikan di China. Akan tetapi, Masalah lain adalah banyak perusahaan China memiliki pembeli di luar negeri. Ini adalah kontrak perdagangan internasional, yang jauh lebih sulit untuk menegaskan pelaksanaan force majeure.

Misalnya contoh kasus nyata yang terjadi bulan lalu. China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC mengutip klausa force majeure. CNOOC memberi tahu Shell dan Total, dua raksasa minyak Eropa, bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Alasan utama adalah dampak epidemi. Kurangnya pekerja yang mencukupi di titik penerimaan, menyebabkan mereka tidak dapat beroperasi secara normal.  

Ini merupakan insiden pertama di mana sebuah perusahaan China mengumumkan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan kontrak karena epidemi Covid-19.

Namun sayangnya, baik Shell dan Total tidak dapat menerima kartu “force majeure” yang diungkapkan oleh CNOOC. Beberapa pakar Analis mengatakan jika CNOOC tidak menerima barang, mereka mungkin akan menghadapi klaim pemasok. Bahkan dalam arbitrase internasional atau tuntutan hukum, klaim CNOOC untuk menggunakan klausa force majeure sulit diterima.

“Why?”

Peraturan Hukum Tiongkok adalah hukum perdata. Jika hukum yang berlaku dalam kontrak perdagangan internasional adalah Hukum Anglo-Amerika, maka penentuan force majeure memang akan lebih sulit. Ini mungkin karena Inggris dan Amerika Serikat mendominasi pasar layanan hukum bisnis global.

Mereka sangat mementingkan Spirit kontrak dan berharap menjaga keamanan dan prediktabilitas transaksi sejauh mungkin. Oleh karena itu, mereka akan mencoba menghindari pembebasan suatu perusahaan dari tanggung jawab dengan menggunakan klausul force majeure. Sehingga, tidak melemahkan Kekuatan mengikat kerjasama perusahaan.

Sistem hukum perdata Tiongkok agak mirip dengan peran orangtua atau ayah dan ibu. Ketika kedua anak mereka terjadi konflik, sebagai orangtua mereka selalu berusaha campur tangan untuk membantu menyelesaikan pertikaian. Tetapi, Sistem common law kurang mau melakukan intervensi. Mereka lebih menekankan kedua pihak bertanggung jawab atas segala tindakan mereka sendiri. Lubang yang di gali sendiri, harus diselesaikan sendiri.

Dari tahun 2009 hingga sekarang, Organisasi Kesehatan Dunia di singkat WHO pernah mengidentifikasi enam “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional”, termasuk influenza H1N1 di Amerika, virus Ebola di Afrika dan virus Covid-19 di Wuhan. Sampai saat ini, belum ada kasus pengabaian force majeure yang berhasil.

Just like grandma says, Apakah epidemi Covid-19 termasuk Force Majeure sampai sekarang ini belum ada jawaban yang jelas. Namun, agar klausa force majeure dapat diakui paling tidak harus memenuhi tiga kondisi pada saat yang sama: tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat diatasi. Hal ini sangat sulit bagi para pihak untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar “tidak dapat diatasi”.

Jika itu adalah kontrak bisnis internasional yang menggunakan hukum Common Law Anglo-Amerika, kemungkinan keberhasilannya justru lebih kecil. Kembali ke prediksi Majalah The Economist tadi, “Apakah benar-benar akan ada gelombang besar perselisihan hukum berkaitan “klausa force majeure” di seluruh dunia?  

Saya rasa belum tentu, berhubung klausa force majeure tidak begitu mudah diterapkan. Karena bagi perusahaan sendiri, daripada merobek muka menghindari tanggung-jawab atau gugatan dengan pelanggan, pertimbangan yang lebih realistis adalah bagaimana dapat menyelesaikan pertikaian melalui negosiasi dan melanjutkan rantai pasokan sesegera mungkin.

Wabah Epidemi virus Corona tidak hanya menguji kekuatan ekonomi dan kemampuan pencegahan epidemi suatu negara atau wilayah tertentu. Wabah ini juga menguji konsensus tingkat rendah untuk mempertahankan fungsi masyarakat, dan itu adalah “sistem kredit” kita. Urgensi mempertahankan operasi normal sistem ini mungkin tidak kalah pentingnya dengan pencegahan dan pengendalian epidemi.

Apa Pendapat Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.