Yurisdiksi lengan panjang AS

Yurisdiksi lengan panjang AS memungkinkan AS menggunakan yurisdiksi hukumnya sendiri terhadap seseorang atau perusahaan di negara lain. Contoh paling terkenal adalah Le Piege Americain, atau Perangkap Amerika. Tentang mantan eksekutif perusahaan energi Alstom Perancis yang dipenjara di AS karena dituduh melakukan penyuapan dalam suatu proyek di Indonesia. Yang akhirnya menyebabkan Alstom dipaksa dijual dengan harga murah kepada General Electric AS.

Itulah berbagai cara AS bersaing dan mengambil alih lawannya. Seperti yang terjadi saat ini, menggunakan perusahaan AS untuk menjerat Huawei. Dengan penahanan CFO putri pendiri Huawei, Sabrina Meng. Inilah wajah asli Yurisdiksi lengan panjang AS.

Yurisdiksi lengan panjang AS

Konsep Yurisdiksi lengan panjang AS bukan hanya dipakai AS. Namun juga sudah diterapkan Uni Eropa. Pada tahun 2018, UE memperkenalkan UU perlindungan data yang paling ketat dalam sejarah manusia. Yaitu Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Peraturan tersebut menetapkan setiap perusahaan Internet yang tidak memiliki kantor di UE, dan selama penggunanya adalah warga negara Uni Eropa, perusahaan internet tersebut harus mengikuti peraturan perlindungan data Uni Eropa.  

Ini juga merupakan Yurisdiksi lengan panjang AS yang ditiru UE. Pada awal tahun ini, Google didenda 50 juta Euro karena melanggar UU data Uni Eropa.

Ketika suatu negara ingin mengerahkan pengaruh internasionalnya, pada dasarnya mereka akan mengandalkan cara politik, ekonomi, dan kekuatan militernya seperti yang sering dilakukan AS. Tetapi sekarang, telah muncul praktik dimensi lain. Yaitu cara hukum atau yurisdiksi. Mungkin dulunya, AS hanya berperan sebagai Polisi Dunia. Tetapi, sekarang AS telah upgrade dengan peran hegemoni barunya, “Wasit Dunia”.

Asalnya Pada tahun 1945, negara bagian Washington menuntut satu perusahaan bernama International Footwear Company ke pengadilan. Alasannya sangat sederhana. Bahwa semua perusahaan yang berbisnis di Washington harus membayar pajak tunjangan pengangguran.

International Footwear Company (IFC) memang mempekerjakan puluhan salesman di Washington. Tetapi salesman ini tidak memiliki kantor. Tidak menerima gaji tetap. Hanya menerima komisi dari penjualan sepatu. Dan sepatu yang dijual dikirim langsung dari negara bagian lain ke tangan pelanggan. Jadi, IFC menganggap mereka tidak memiliki tempat usaha di Washington. Sehingga mereka tidak perlu membayar pajak yang dipaksakan.

Namun, Washington tidak berpikir begitu. Makanya, Mahkamah Agung memutuskan Negara Bagian Washington memenangkan kasus itu.

Mahkamah Agung Washington menetapkan prinsip hukum yang disebut “Minimum Contacts”. Alasannya, jika suatu perusahaan memiliki minimum contacts dengan suatu negara bagian, maka negara bagian tersebut berhak mengaturnya. Ini adalah hal yang sangat masuk akal dan adil menurutnya.

Kemudian, pada tahun 1955 Negara bagian Illinois memperkenalkan UU Yurisdiksi lengan panjang AS pertama di dunia. Namun, titik balik ini baru terjadi pada tahun 1977. Ketika Kongres AS mengeluarkan UU Praktik Korupsi Luar Negeri. Tujuan utamanya, melarang perusahaan AS memanipulasi perdagangan dan pasar lewat penyuapan di luar negeri.

Misalnya, Departemen Kehakiman AS menemukan bahwa Lockheed Martin, salah satu perusahaan senjata AS menyuap puluhan juta dolar kepada para politisi di Italia, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menjual senjatanya. Jelas, tujuan asli UU ini sangat baik. Yaitu melarang perusahaan Amerika melakukan penyuapan. Namun, UU ini kemudian digunakan untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan negara lain, selama mereka memiliki hubungan minimum contacts dengan AS. Yang jelas telah mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Meskipun, jika ada perusahaan Indonesia tidak terdaftar di AS, AS memiliki banyak cara memungkinkan perusahaan Indonesia untuk memenuhi syarat minimum contacts. Misalnya, jika perusahaan AS menggunakan instrumen pembayaran perusahaan AS untuk menyelesaikan pembayaran suap lewat SWIFT atau VISA dan Mastercard. Atau yang paling sederhana, menggunakan dolar untuk membayar dan menandai kontrak. Atau, Bahkan mengirim dan menerima email melalui gmail dapat menyebabkan perusahaan Indonesia terlibat dalam Yurisdiksi UU Praktik Korupsi Luar Negeri.

Pada tahun 2011, kasus perusahaan telekomunikasi Hongaria didenda jutaan dolar karena perusahaan tersebut melakukan korupsi di Montenegro dan Makedonia. Alasan AS adalah seorang eksekutif Hongaria mengirim email tentang perincian korupsi. Dan server e-mail itu berlokasi di AS yang memenuhi kontak minimum. Konsekuensinya, perusahaan Hongaria harus menerima hukuman berat dan tak berdaya.

Detik ini, kita masih berada dalam Era “Hegemoni Dolar”. Itulah Alasan utama mengapa AS dapat berbuat apapun semaunya. Inilah kenyataan yang harus dihadapi masyarakat dunia. Namun dalam memasuki Era baru dan seiring melemahnya Hegemoni AS, kekuatan dunia mulai berubah dan tidak hanya terfokus pada satu negara. Dunia mulai memasuki Era Dunia Multipolar, China, Rusia dan UE sebagai keseimbangan baru. Dalam waktu dekat Bank Sentral China akan merilis Mata Uang Digital atau Digital Currency Electronic Payment (DCEP) yang diprediksi akan melemahkan hegemoni dolar nantinya.

Ruang lingkup Yurisdiksi lengan panjang AS tidak hanya terbatas pada kasus penyuapan. Masih ada dua hukum dasar AS yang mendukung yurisdiksi ini, seperti Regulasi Pengendalian Ekspor dan UU Sarbanes-Oxley. Kedua RUU ini termasuk UU Praktik Korupsi Luar Negeri dinamakan “tiga King Kong” besar di lingkaran hukum mereka.

Regulasi Pengendalian Ekspor menetapkan bahwa tidak ada perusahaan yang boleh mengekspor peralatan kontrol buatan AS seperti senjata militer, ke negara yang di embargo AS. Seperti Iran atau Korea Utara. Peraturan ini tidak hanya mengatur penjual dan pembeli, melainkan juga perusahaan transportasi perantara, pengirim dan penerima barang, maupun agen lain dari pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Sedangkan, Hukum Sarbanes-Oxley mengendalikan semua struktur manajemen perusahaan Go Publik. Semua perusahaan yang terdaftar di AS, tidak peduli di mana bisnis utamanya berada, pokoknya harus membentuk komite pengawasan akuntansi independen. Termasuk sistem pengendalian risiko internal. CEO dan CFO harus bertanggungjawab dan bersumpah atas kebenaran laporan keuangan.

Biaya mematuhi peraturan ini sangat mengejutkan. Biaya rata-rata dari setiap perusahaan Go Publik AS melebihi 4,6 juta dolar per tahun. Perusahaan-perusahaan China yang Go Publik di AS harus mengeluarkan Ratusan juta dolar setahun untuk membayar biaya servis agensi.

Yurisdiksi lengan panjang AS
Penangkapan terhadap CEO Alstom perusahaan energi Perancis adalah salah satu praktik Yurisdiksi lengan panjang AS yang mengejutkan dunia

Dalam Era Internet saat ini, Yurisdiksi lengan panjang AS secara alami telah menjangkaukan tangannya ke bidang data dan informasi. Pada bulan Maret 2018, AS mengeluarkan hukum “Cloud Act”. Nama lengkapnya “Klarifikasi Penggunaan Hukum Data Luar Negeri.” Efek dari RUU ini adalah tidak peduli di mana pun data dihasilkan, selama data tersebut berada di tangan pengendali data AS seperti Google, Facebook, Apple dan sebagainya, pemerintah AS berhak langsung mengambilnya dari perusahaan raksasa internet AS tanpa persyaratan apapun.

Pengadilan AS menerapkan yurisdiksi lengan panjang dari kekuasaan antar negara bagian AS  ke yurisdiksi transnasional. Kekuasaan ini sendiri adalah memaksakan kehendak AS semaunya terhadap negara lain. Untuk menghindarinya, masyarakat dunia mungkin perlu  memahami prinsipnya dan mengetahui batasannya. Disamping itu, faktor penting lainnya adalah abad 21 adalah Era kepatuhan hukum.

Just like grandma says, persaingan antara negara pada abad 20 bergantung pada kekuatan ekonomi suatu negara. Namun, persaingan di abad 21 telah berubah gaya permainannya. Negara-negara besar sudah berfokus pada perumusan Hukum, implementasi peraturan, dan akhirnya menjadi Wasit. Jika Indonesia ingin menang dan menonjol dari kompetisi global, Indonesia harus meningkatkan kekuatan dan berusaha transisi dari atlet menjadi wasit. Menjadi salah satu pembuat peraturan itu sendiri.

Advertisements
Categories: Yurisdiksi lengan panjang AS perangkap amerika alstom

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: